Blog Hukum FYH

PENGATURAN TERHADAP KEGIATAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

Posted on: 12/12/2009

PENGATURAN TERHADAP KEGIATAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Ridda Murniati berpendapat bahwa Anjak Piutang sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan  hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Ketentuan tersebut adalah[1] :

  1. Segi Hukum Perdata

Ada dua sumber hukum perdata yang mendasari kegiatan Anjak Piutang, yaiatu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

1)      Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan Anjak Piutang selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian Anjak Piutang ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan  kewajiban dari perusahaan Anjak Piutang sebagai pihak penerima pengalihan piutang, dan Clien sebagai pihak yang mengalihkan piutang.

Perjanjian Anjak Piutang (Factoring agreement) merupakan dokumen hukum umum (main legal dokumen) yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan Anjak Piutang dan Clien (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoinable). Perjanjian Anjak Piutang berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan Anjak Piutang dan Clien.

2)      Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian Anjak Piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku II dan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama Anjak Piutang adalah ketentuan mengenai :

(a)      Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1540 buku III KUHPerdata sejauh ketentuan-ketentuan itu relevan dengan Anjak Piutang.

(b)      Pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) dan (2) buku II KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan cessie, yaitu dengan akta otentik atau tidak otentik yang menyatakan pengalihan hak tagih kepada perusahaan Anjak Piutang disertai notifikasi kepada nasabah (debitur)

(c)      Subrogasi yang diatur dalam Pasal 1400-1403 buku III KUHPerdata, penyerahan dengan cessie akan mengakibatkan adanya subrogasi, yaitu pengantian status kreditor lama (Clien ) oleh kreditor baru (perusahaan Anjak Piutang) terhadap nasabah (debitur).

Selain dari ketentuan-ketentuan dalam buku II dan buku III KUHPerdata yang relevan dengan Anjak Piutang terdapat juga ketentuan-ketentuan berbagai undang-undang diluar KUHPerdata yang mengatur aspek Anjak Piutang. Undang-undang tersebut adalah :

(a)          Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini apabila Anjak Piutang mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas

(b)         Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaanya. Ketentuan ini berlaku apabila Perusahaan Anjak Piutang berbentuk koperasi.

(c)          Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan ini berlaku apabila perusahaan Anjak Piutang mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.

(d)         Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan Anjak Piutang sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

  1. Segi Hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang Jasa Pembiayaan, Anjak Piutang banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu ketentuan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada Anjak Piutang. Ketentuan tersebut adalah:

1)      Undang-Undang di Bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama Anjak Piutang adalah sebagai berikut :

a)      Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya

b)      Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya

c)      Undang-Undang No. 12 tahun 1985, Undang-Undang No. 7 tahun 1991, Undang-Undang No. 8 tahun 1991 dan Peraturan Pelaksanaannya, semuanya tentang Perpajakan

d)     Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan perautan Pelaksanaanya

2)      Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan yang mengatur Anjak Piutang antara lain :

a)      Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 ini dikenal dengan Paket Deregulasi Desember 1988, yang memperkenalkan Industri Multi Finance di Indonesia. Keputusan Presiden ini pada pokoknya mengandung hal sebagai berikut :

b)      Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menaarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan Surat Sanggup Bayar (Promissory Notes)

c)      Lembaga pembiayaan hanya diperkenankan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan utang kepada Bank yanga menjadi kreditnya.

d)     Kegiatan pembiayaan, berdasarkan keputusan presiden ini dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan  Bukan Bank, Perusahaan  Pembiayaan.

e)      Perusahaan pembiayaan dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dimana untuk perseroan terbatas sahamnya dapat dimiliki oleh Badan Usaha asing dengan maksimal kepemilikan 85 % dari total modal yang disetor perusahaan pembiayaan.

f)       Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.607/KMK.017/1995 dan No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995, tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan oleh Bank Indonesia.

g)      Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S-78/pj-311/1996, tanggal 19 April 1996 tentang Pembebasan Pph.

h)      Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.642/KMK.04/1995, tentang nilai lain sebagai dasar No.292/KMK.04/1996, tanggal 18 April 1996, Pengenaan Pajak.

i)        Surat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-78/PJ-311/1996 tanggal 19 April 1996, tentang Pembebasan Pph Pasal 23 atas Penghasilan yang Diperoleh Perusahaan Anjak Piutang.

j)        Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh di kurangkan sebagai Biaya.

k)      Surat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No.SE-19/PJ-42/1998 tanggal 10 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Piutang Tak Tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya.

l)        Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 tanggal 24 Oktober 1999 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

m)    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan.

n)      Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.185/KMK.06/2002 tanggal 24 April 2002, tentang Penghentian Izin Usaha Pembiayaan


[1] Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 214.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: